uu no 14 tahun 2008. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. uu no 14 tahun 2008

Abstrak Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) dengan studi kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan undangundang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008, dengan konsekuensi semua badan publik harus menerapkan konsep. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. PDF - Google Drive. 5. 22 Tahun 2003, UU No. 103, TLN NO. PERDES BADAN PENGELOLA SAMPAH. 000,00 (empat puluh miliar rupiah). Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. 23, LN. 8 7 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 32. UU ini merupakan dasar hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, negara, dan pemerintah dalam era digital. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 10 Tahun 2008. Tanya (T) : Apakah UU KIP itu ? Jawab (J): UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap warga negara RI untuk memperoleh Informasi Publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 26 Tahun 2016; UU Dan PP. 2003/NO. Berdasarkan bab IV UU No. No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka Indonesia menjadi negara ke-5 di Asia setelah Nepal, India, Jepang, dan Thailand yang menjamin warga negara untuk mendapatkan informasi publik. v5i2. Institutional dan Principal-Agent Theory, portal. Pemrakarsa. Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia. 95, TLN NO. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Tujuan. 5930. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara. Tipe Dokumen. 14. UU No. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain. Terima kasih sudah berkunjung. 3, Agustus 2008 189 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam meningkatkan mutu guru. 35 tentang evaluasi pelaksanaan UU No. alasan penolakan permintaan informasi. Salinan Abstraksi. UU No. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 2. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 10 Tahun 2004, UU No. UU No. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. alasan penolakan permintaan informasi. UU No. pp no. UU No. 2010 No. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem. 40 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan No. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 (UU/2005/14) (2005) tentang Guru dan Dosen. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Belum Tersedia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 (UU/2008/39) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 99, TLN No. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 (UU/2008/42) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan. KIP secara berkesinambungan melakukan sosialisasi secara maksimal terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3),. 2009/ No. Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Undang-Undang ini dibentuk Kota Tangerang Selatan di wilayah Provinsi Banten dalam Negara Kesatuan. Permen No. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi. Berdasarkan ketentuan UU 14/2008 [2],Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. 99, TLN No. 2004/ No. 2008/NO. E. 14/2008 Tentangketerbukaan. tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kewajiban produsen. 19, LN. 14 Tahun 2008. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. Pelajari isi dan tujuan dari undang-undang ini, serta kaitannya dengan hubungan luar negeri dan dokumen hukum lainnya yang tersedia di website JDIH Kemlu. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan. 2008. 14. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perubahan Atas UU No. PERBANKAN SYARIAH . tentang. UUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 1, KETENTUAN UMUM 2. Presiden Republik Indonesia. 43 Tahun 2009 (Kearsipan) Peraturan Pemerintah. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), waktu yang dibutuhkan menyelesaikan sengketa di Komisi Informasi maksimal 100 hari. Tipe Dokumen. 14 Tahun 1950, UU No. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan. Keempat tahapan ini memberikan gambaran bahwa. Pasal 1 angka 9 UU KIP menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. 5149, LL SETNEG : 12 HLM. Director at Indonesian Institute for Infrastructure Studies. INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. METADATA PERATURAN. Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan. Analisis UU No. NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 (UU/2008/1) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Supri yanto 1. 2008/NO. 14 Tahun 2008; UU No. Proses Formulasi Kebijakan KIP Terdapat empat tahap proses formulasi kebijakan publik untuk menghasilkan kebijakan publik10. Undang-undang (UU) No. Peraturan. 18 Tahun 2008 - Pengelolaan Sampah Untuk Nanti. Mengubah : UU No. Sifat Sifat penelitian ini adalan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena yang menunjukkan suatu bukti adanya hubungan antara hukum dan kebijakan publik khususnya dalam tahap pembentukan hukum UU KIP dan formulasi kebijakan KIP. Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan undangundang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008, dengan konsekuensi semua badan publik harus menerapkan konsep. Masih Berlaku. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. -Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 33 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Pasal 46 ayat (3) huruf c yang berbunyi “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok” UU No. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua. UU No. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. PUTUSAN Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. NO. 14 Tahun 2003. 130, TLN NO. 170, TLN NO. TENTANG. 14. 2008/NO. 2009/ No. bahwa inform asi m erupakan kebut uhan pokok set iap Orang bagi pengem bangan pribadi dan lingkungan sosialnya sert a m erupakan bagian pent ing bagi ket ahanan nasional; b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 1. NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perubahan UU No. Bagikan di | Cetak | Unduh . . 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA PARIAMAN Angga Perdana1, Asrinaldi2 3& Asmawi 1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas. Peraturan ini diterbitkan sebagai amanat dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang. Pasal 13dan Evaluasi Hukum Tentang Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008) yang merupakan penugasan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. U. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1, Jl Abdul Muis No. bahwa hak m em peroleh inform asi m erupakan hak asasi m anusia dan ket erbukaan I nform asi. 48, LN. 14 Tahun 2008. 26 Tahun 2016; UU Dan PP. BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia;. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang. 107, TLN NO. Pengertian Badan Publik Dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum pasal 1 UU RI No. H. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. UU No. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 6. 16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. Selengkapnya Download Undang-undang TNI. presiden republik indonesia, Pengesahan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jeda waktu ini dimaksudkan agar UU ini bisa tersosialisasikan dengan baik sehingga UU ini harapannya dapat berjalan dengan maksimal bagiUU RI No. . BAB I Ketentuan Umum. UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara ABSTRAK:. a. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada PresidenPembentukan Hukum UU KIP Dalam bagian ini mengurai proses formulasi kebijakan KIP dan proses pembentukan hukum UU No. UU No. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 32 Tahun 2004, UU No. UU KIP disahkan pada 30 april 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan , yaitu pada 30 April 2010. 000. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 11: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/PengundanganLahirnya Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku 30 April 2010 menunjukan komitmen pemerintah dalam menjamin kebutuhan masyarakat akan informasi. 3, dikunjungi pada tanggal 4 April 2019. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Secara garis besar, UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 2008/NO. 33 Tahun 2004, UU No.